Ketentuan-ketentuan Tentang Pemberian Bantuan Hukum

04.01


Berkaitan  dengan  pemberian bantuan hukum,  ada  beberapa  peraturan  yang mengaturnya. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut.
(1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Di
dalam  UU  tersebut  diatur  suatu  ketentuan  mengenai  bantuan  hukum.  Dalam ketentuantersebut diatur secara tegas adanya suatu jaminan bagi seseorang untuk memperoleh  bantuan  hukum  dalam  setiap  tingkat  pemeriksaan  perkara  pidana. Beberapa pasal yang secara khusus mengatur bantuan hukum adalah
Pasal 35 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum,
Pasal 36 yang menyatakan bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum,
Pasal 37 yang menyatakan bahwa dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal
36 di atas penasihat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan, serta
Pasal 38 yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuandalam pasal 35, 36, dan 37 tersebut diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.
(2) Pernyataan  bersama  Ketua  Mahkamah  Agung,  Menteri  Kehakimam,  JaksAgung, Wakil Pangab, Pangkokamtib, Kepala Staf Kopkamtib, dan Kapolri pada tanggal 10
November 1978. Salah satu isi pernyataan bersama tersebut adalah bahwa pada tingkat pemeriksaan pendahuluan maka seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan dapat memperoleh bantuan hukum dan mengadakan hubungan dengan keluarga atau penasihat hukum.
(3) Instruksi  Pangkopkamtitanggal  27  November  1978  No.  Ins.  03/Kopkam/XI/178 tentang   pedoman   sementar untu melaksanakan   bersam sebagai   pokok-pokok petunjuk berkenaan dengan bantuan hukum. Dalam instruksi ini disebutkan bahwa bantuan hukum pada tingkat pemeriksaan pendahuluan maka seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan dapat memperoleh bantuan hukum dan mengadakan hubungan dengan keluarga atau penasihat hukum.
(4) Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02. UM. 0908 tahun 1980. Dalam pasal 1 disebutkan tentang pemberian bantuan hukum sebagai berikut.
·    Pemberian  bantuan  hukum  dalam  pasal  ini  diselenggarakan  melalui  badan peradilan umum.
·    Bantuan hukum diberikan kepada tersangka yang kurang mampu dalam perkara pidana yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati atau yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tetapi
perkara tersebut menarik perhatian masyarakat.

Share this :

Previous
Next Post »
0 Komentar

Penulisan markup di komentar
  • Silakan tinggalkan komentar sesuai topik. Komentar yang menyertakan link aktif, iklan, atau sejenisnya akan dihapus.
  • Untuk menyisipkan kode gunakan <i rel="code"> kode yang akan disisipkan </i>
  • Untuk menyisipkan kode panjang gunakan <i rel="pre"> kode yang akan disisipkan </i>
  • Untuk menyisipkan quote gunakan <i rel="quote"> catatan anda </i>
  • Untuk menyisipkan gambar gunakan <i rel="image"> URL gambar </i>
  • Untuk menyisipkan video gunakan [iframe] URL embed video [/iframe]
  • Kemudian parse kode tersebut pada kotak di bawah ini
  • © 2015 Simple SEO ✔